Pertanyaan diatas sebenarnya gampang dijawab dan pun simpel jawabannya. Tanpa berfikirpun orang akan menjawab Mobil dinas ya untuk dinas. Eit..... tapi entar dulu. Benarkah demikian? Ternyata jawabannya belum tentu.
Cobalah tengok kalau anda keluar di hari Sabtu (yang seharusnya hari Libur bagi para PNS dan pejabat publik), hari Minggu dan hari libur atau hari yang diliburkan. Atau juga perhatikan pada malam hari yang seharusnya bukan jam dinas. Kita akan mendapati banyak kendaraan Pelat Merah (Mobil Dinas) berkeliaran di jalan, temapt rekreasi, mall bahkan diparkir dipinggir pasar atau dekat rumah makan. Apakah mereka sedang melakukan tugas dari kantor sampai lembur-lembur di luar jam kerja bahkan diluar hari kerja. Baguslah kalau memang ternyata mereka melakukan lembur sampai di luar hari kerja. Berarti mereka punya integritas yang luar biasa dan kita sebagai warga negara tidaklah salah mempercayakan urusan kepada mereka sebagai pelayan kita.
Demikian juga pada saat lebaran kemarin, dalam catatan saya mulai dari kota Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek banyak kendaraan pelat merah (dinas) baik roda 2 maupun roda 4 yang berkeliaran yang sempat saya ketahui dan saya catat pelat nomornya. Apakah ini diperbolehkan ya?
Memang mereka yang bawa sudah pasti diijinan untuk membawa kendaraan tersebut baik oleh atasan mereka atau bahkan oleh mereka sendiri. Apa susahnya meminta atau membuat surat izin atau surat tugas sehingga bisa dengan enak membawa mobil pelat merah ”jalan-jalan” seperti yang sering saya lihat mobil nongkrong di mall, kafe dsb.
Begitu mobil pelat merah itu keluar sebenarnya adalah uang pajak dari kita yang di ambil untuk membiayainya, untuk pembayaran BBM yang di pakai, biaya tol, penyusutan mobil biaya perawatan misal oli, ban, sparepart dll. Namun tentunya pemakai sangat jarang yang menyadari bahwa mereka adalah menggunakan uang rakyat yang seharusnya dipergunakann untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan mereka pribadi.
Ketidaksadaran mereka terlihat dari beberapa mobil yang saya jumpai, dengan santainya mereka membawa seluruh keluarga besar mereka berbelanja, rekreasi, menghadiri kondangan pernikahan sodara, ngantar anak sekolah atau sekedar jalan-jalan dimall dengan menggunakan fasilitas rakyat ini. Perlukah mereka disadarkan?
Kalau dilihat dari pendidikan para pemakai mobil dinas ini tentunya IQ mereka adalah IQ yang cukup mampu untuk memahami tentang apa fungsi MoBDIN, dari mana asal MOBDIN ini, untuk apa fungsi sebenarnya MOBDIN ini. Karena yang menikmati fasilitas MOBDIN ini adalah orang yang menduduki jabatan tertentu dalam satu dinas, kantor, atau instansi yang tentunya bukan orang bodoh yang bisa jadi orang penting disitu.
Sejalan dengan ajakan Presiden kita untuk berhemat, tentunya kebiasaan menggunakan mobil dinas untuk jalan-jalan, pergi kehajatan, berbelanja ini adalah tindakan kontraproduktif dari pejabat (PNS) kita. Karena dengan keluarnya mobil pada hari diluar jam atau diluar hari dinas adalah satu tindakan pemborosan keuangan negara. Perlu di ketahui untuk biaya BBM biasa dan kebanyakan di klaimkan ke kantor. Kalaupun tidak diklaimkan secara utuh biasaya akan di akali oleh bagian rumah tangga agar perjalanan pribadi ( mulai jalan-jalan, ke mal, kondangan, rekreasi, antar anak sekolah, atau antar istri menghadiri acara dharma wanita) adalah sebagi perjalan ”dinas” bagaiman caranya? Tentunya bukan saya yang harus menjawab. Ada orang yang lebih pintar untuk menjelaskan bagaimana caranya. Ada cara lain untuk memasukkan uang BBM tersebut ke biaya Negara yaitu dengan cara mengirit BBM pada perjalanan dinas dengan harapan bisa digunakan sisanya untuk jalan-jalan bersama keuarga. Caranya? Gampang. Sangat gampang.
Anggaplah hari kerja dia ada perjalanan dinas ke suatu daerah dengan perkiraan jarak tempuh maksimum (termasuk estimasi putar-putar, tersesat, mampir, + takterduga) sekitar 70 km. Nah disini bisa aja dimasukkan estimasi jarak tempuh adalah sekitar 140-160 km. Dari estimasi yang digelembungkan ini aja sudah ada penggelembungan yang berujung terhadap konsumsi BBM yang jauh lebih besar. Tentunya BBM yang sudah diminta ini ada sisa yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pribadi sehingga pemakai tidak perlu pusing mengeluarkan uang untuk beli BBM, karena sudah ditanggung oleh rakyat. (Kasihan kan rakyat, padahal tidak semua rakyat mampu beli bensin sementara harus mentraktir orang mampu)
Selain itu ada cara lain lagi untuk mengelabui agar pemakai tidak perlu mengeluarkan BBM. Caranya adalah mengatur jadwal pengisian. Karena ada kantor atau instansi yang pengisiannya sistem penjatahan. Untuk mengelabui biasanya BBM barudi isi pada hari kamis atau Jum’at. Kenapa?......
Silakan cari jawabannya......
Kalau para pejabat kita sadar dengan azas kemanfaatan mobil dinas ini tentunya akan banyak ang rakyat yang bisa di hemat dari hal-hal yang tidak semestinya, dan bisa di manfaatkan untuk hal lain.
Namun saya dan andapun bisa memberikan kontrol ke mereka agar penyelewengan yang ”tidak sengaja” ini menjadi berkurang bahkan hilang sama sekali. Caranya bagaimana?
Cukup amati dan catat plat nomor kendaraan pelat merah yang keluar diluar hari/jam kerja, dilengkapi dengan jenis kendaraan, dimana anda melihat, kalau perlu jam dan tanggal. Catat semuanya dan boleh di jadikan masukan dalam comment anda atau silakan di file sendiri, atau dimuat di blog anda masing-masing. Sehingga anda bisa menambah panjang deretan mobil pelat merah yang sering keluar di luar jam/hari kerja dan hari libur lebaran seperti deretan di bawah ini:
N 336 AP,
H 9511 ME (MG)
N 9724 BE
B 1141 HQ
N 340 XP
N 6 AP
N 790 AP
N 5 AC
DK 1029
N 427 DP
N 470 DP
N 9712 EA
N 548 DP
N 327 DP
N 324 PP
AG 428 PP
AG 410 RP
N 569 AP
N 410 AP
N 334 RP
N 327 DP
N 324 DP
Mudah-mudahan diantara kita adalah termasuk orang yang punya kedudukan di kantor (Instansi) pemerintahan yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan kebisaan ini dan bisa memegang amanah.
Bukankah kita dia haramkan memakan atau mengambil yang bukan hak kita?
Wassalam.
